 |
| (Tengah ke kanan) Ketua dan Sekretaris SC Dr. Rachmad Chartady & Rional Putra, S.H.,M.H. (Ist) |
BATAM | ESNews - Panitia Pengarah Musda VII BPD HIPMI KEPRI (SC) menyampaikan bahwasannya Setelah dilakukannya proses pengembalian berkas oleh dua balontum, yaitu Louis Loi dan Yunan Helmi Gazhali Mohammad yang merupakan salah dua kader terbaik yang dimiliki BPD HIPMI Kepri.
"Dalam melakukan proses verifikasi kami melakukan koordinasi yang intens dengan BPP HIPMI Bidang OKK Koordinator Wilayah Sumatera Auni Abduh, sehingga hasil koordinasi kami diputuskan bahwa kedua Balontum sah dan lolos verifikasi berkas, yang dimana semua dokumen telah sesuai dengan AD/ART dan PO HIPMI," ucap Ketua dan Sekretaris SC Dr. Rachmad Chartady & Rional Putra, S.H.,M.H.
Disampaikan oleh Dwi Eko Pramono selaku Ketua OC, bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Ketum Sari Dwi Mulyawaty selaku Ketua Umum BPD HIPMI KEPRI, beliau dengan bijaksana menyampaikan bahwa guna menjaga keseimbangan, keadilan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi kelancaran proses Musyawarah Daerah (MUSDA) VII BPD HIPMI KEPRI.
"Sumbangan wajib dari bakal calon ketua umum (Balontum) yang telah disetorkan akan dikembalikan," ucap Eko.
Keputusan ini diambil mengingat hanya satu calon yaitu atas nama Louis loi, yang telah menyetorkan sumbangan tersebut, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat mencerminkan prinsip kesetaraan bagi para caketum yang telah lolos Tahap Verifikasi Berkas.
Selanjutnya, proses pencabutan nomor urut Calon Ketua Umum (CAKETUM) inshaallah akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tepatnya pada 12 April 2025.
Dengan menunggu setelah Lebaran, diharapkan partisipasi lebih maksimal tanpa terganggu agenda pribadi.
"Momentum pasca-silaturahmi ketika Hari Raya Idul Fitri 1446 H juga diharapkan membawa suasana lebih harmonis dan juga hal ini dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak mempersiapkan tahapan selanjutnya dalam MUSDA VII," ucap Dwi Eko Pramono – Ketua OC.
Dengan demikian kami selaku OC dan SC Musyawarah Daerah (MUSDA) VII BPD HIPMI KEPRI menjelaskan bahwa dalam melakukan proses verifikasi tentu berdasarkan atas AD/ART dan PO HIPMI serta berkoordinasi dengan BPP HIPMI Bidang OKK, sehingga seluruh proses verifikasi dan persiapan MUSDA VII BPD HIPMI KEPRI tetap berjalan sesuai aturan, dengan prinsip transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (*)
"Dalam melakukan proses verifikasi kami melakukan koordinasi yang intens dengan BPP HIPMI Bidang OKK Koordinator Wilayah Sumatera Auni Abduh, sehingga hasil koordinasi kami diputuskan bahwa kedua Balontum sah dan lolos verifikasi berkas, yang dimana semua dokumen telah sesuai dengan AD/ART dan PO HIPMI," ucap Ketua dan Sekretaris SC Dr. Rachmad Chartady & Rional Putra, S.H.,M.H.
Disampaikan oleh Dwi Eko Pramono selaku Ketua OC, bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Ketum Sari Dwi Mulyawaty selaku Ketua Umum BPD HIPMI KEPRI, beliau dengan bijaksana menyampaikan bahwa guna menjaga keseimbangan, keadilan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi kelancaran proses Musyawarah Daerah (MUSDA) VII BPD HIPMI KEPRI.
"Sumbangan wajib dari bakal calon ketua umum (Balontum) yang telah disetorkan akan dikembalikan," ucap Eko.
Keputusan ini diambil mengingat hanya satu calon yaitu atas nama Louis loi, yang telah menyetorkan sumbangan tersebut, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat mencerminkan prinsip kesetaraan bagi para caketum yang telah lolos Tahap Verifikasi Berkas.
Selanjutnya, proses pencabutan nomor urut Calon Ketua Umum (CAKETUM) inshaallah akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tepatnya pada 12 April 2025.
Dengan menunggu setelah Lebaran, diharapkan partisipasi lebih maksimal tanpa terganggu agenda pribadi.
"Momentum pasca-silaturahmi ketika Hari Raya Idul Fitri 1446 H juga diharapkan membawa suasana lebih harmonis dan juga hal ini dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak mempersiapkan tahapan selanjutnya dalam MUSDA VII," ucap Dwi Eko Pramono – Ketua OC.
Dengan demikian kami selaku OC dan SC Musyawarah Daerah (MUSDA) VII BPD HIPMI KEPRI menjelaskan bahwa dalam melakukan proses verifikasi tentu berdasarkan atas AD/ART dan PO HIPMI serta berkoordinasi dengan BPP HIPMI Bidang OKK, sehingga seluruh proses verifikasi dan persiapan MUSDA VII BPD HIPMI KEPRI tetap berjalan sesuai aturan, dengan prinsip transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (*)
