 |
| Warga menolak pengoperasian Secure Parking di area Mitra 2, Batam Center dengan. (Ist) |
BATAM | ESNews - Puluhan warga RW 04 Taman Seruni Indah Taman Kuring marah dan geram atas aksi yang dilakukan Bos PT Jaya Putra Kundur (JPK), Johanis (73) dan Thedy Johanis (44) yang baru saja bebas dari jeratan hukum terkait kasus dugaan penggelapan jual beli Ruko di Pasar Botania 2, Batam Center kini kembali melakukan ulah
Kemarahan para warga muncul dimana menolak rencananya beroperasinya secure parking di area Mitra 2 yang masuk wilayah RW 04 Taman Seruni Indah karena warga akan merasakan merugikan bisnis yang mereka jalankan dengan berbagai alasan dan pertimbangan serta rencana beroperasinya secure parking diarea bisnis Mitra Raya 2 tidak pernah melakukan sosialiasi kepada warga
“ Kami semua warga RW 04 Taman Seruni tidak pernah diajak untuk membahas rencana beroperasinya secure parking di area Mitra 2 yang masuk wilayah oleh PT Jaya Putra Kundur,”ujar Ketua RW 04 Jhon Nelson melalui Sekretaris Gusrizal kepada awak media, Minggu (11/8/2024) malam
Gusrizal menegaskan, dari keinginan warga RW 04 meminta pelaksanaan rencana secure parking dibatalkan dan dan untuk mengembalikan kembali parkir mandiri menjadi alternatif pilihan yang ideal bagi warga demi kondusifnya suasana dikawasan Mitra Raya 2 dan tidak menggangunya iklim bisnis dikawasan tersebut
“ Ini bisa menjadi sebuah keributan besar warga dan pihak pengelola parkir Secure serta menjadi konflik kalau rencana tersebut dipaksakan keinginan warga RW 04 meminta pelaksanaan rencana secure parking dibatalkan dan dan untuk mengembalikan kembali parkir mandiri menjadi alternatif pilihan yang ideal bagi warga demi kondusifnya suasana dikawasan Mitra Raya 2 dan tidak menggangunya iklim bisnis dikawasan tersebut,”tegas Gusrizal
Gusrizal menegaskan, sejak kenaikkan tarif Rp 4000 dirasakan berat bagi pengendara roda 4 dan Rp 2000 bagi roda 2 telah dirasakan dampaknya terhadap pelaku bisnis diarea Mitra 2 bahkan omsetnya turun menjadi 40 %
“Paska kenaikkan tarif Rp 4000 dirasakan berat bagi pengendara roda 4 dan Rp 2000 bagi roda 2 telah dirasakan dampaknya terhadap pelaku bisnis diarea Mitra 2 bahkan omsetnya turun menjadi 40 % dan ini bakal membuat kegaduhan para pebisnis di Mitra 2 yang menjadi rugi besar,”tegas Gusrizal
Gusrizal menambahkan, warga RW 04 mengancam bila hal rencana pemaksaan secure parkir tetap dijalankan di Mitra Raya 2 akan tidak segan segan akan melakukan perlawanan dengan berbagai upaya apapun agar apa PT JPK dan pihak pengelola segera membatalkan dan mencabut beberapa kabel pos parkir
“Kami warga RW 04 tidak segan segan akan melakukan perlawanan dengan berbagai upaya apapun agar apa PT JPK dan pihak pengelola segera membatalkan dan mencabut beberapa kabel pos parkir,”ucap Gusrizal
Gusrizal menambahkan, usaha penolakan rencana pembuatan secure tersebut warga RW 04 telah mencoba melakukan komunikasi kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), Dnas Penanamam Modal, Dinas Perhubungan dan PT Jaya Putra Kundur (PT JPK) namun tidak ada satupun pegawainya dikantor
“ Karena Teddy dan Johanis sebagai Direktur PT JPK dan karyawannya tidak pernah muncul makanya kami melayangkan surat ke DPRD Batam dan sudah diterima di Komisi I DPRD Batam tapi hingga saat mau serah jabatan malah tidak digelar RDP,” tutup Gusrizal. (*)
Kemarahan para warga muncul dimana menolak rencananya beroperasinya secure parking di area Mitra 2 yang masuk wilayah RW 04 Taman Seruni Indah karena warga akan merasakan merugikan bisnis yang mereka jalankan dengan berbagai alasan dan pertimbangan serta rencana beroperasinya secure parking diarea bisnis Mitra Raya 2 tidak pernah melakukan sosialiasi kepada warga
“ Kami semua warga RW 04 Taman Seruni tidak pernah diajak untuk membahas rencana beroperasinya secure parking di area Mitra 2 yang masuk wilayah oleh PT Jaya Putra Kundur,”ujar Ketua RW 04 Jhon Nelson melalui Sekretaris Gusrizal kepada awak media, Minggu (11/8/2024) malam
Gusrizal menegaskan, dari keinginan warga RW 04 meminta pelaksanaan rencana secure parking dibatalkan dan dan untuk mengembalikan kembali parkir mandiri menjadi alternatif pilihan yang ideal bagi warga demi kondusifnya suasana dikawasan Mitra Raya 2 dan tidak menggangunya iklim bisnis dikawasan tersebut
“ Ini bisa menjadi sebuah keributan besar warga dan pihak pengelola parkir Secure serta menjadi konflik kalau rencana tersebut dipaksakan keinginan warga RW 04 meminta pelaksanaan rencana secure parking dibatalkan dan dan untuk mengembalikan kembali parkir mandiri menjadi alternatif pilihan yang ideal bagi warga demi kondusifnya suasana dikawasan Mitra Raya 2 dan tidak menggangunya iklim bisnis dikawasan tersebut,”tegas Gusrizal
Gusrizal menegaskan, sejak kenaikkan tarif Rp 4000 dirasakan berat bagi pengendara roda 4 dan Rp 2000 bagi roda 2 telah dirasakan dampaknya terhadap pelaku bisnis diarea Mitra 2 bahkan omsetnya turun menjadi 40 %
“Paska kenaikkan tarif Rp 4000 dirasakan berat bagi pengendara roda 4 dan Rp 2000 bagi roda 2 telah dirasakan dampaknya terhadap pelaku bisnis diarea Mitra 2 bahkan omsetnya turun menjadi 40 % dan ini bakal membuat kegaduhan para pebisnis di Mitra 2 yang menjadi rugi besar,”tegas Gusrizal
Gusrizal menambahkan, warga RW 04 mengancam bila hal rencana pemaksaan secure parkir tetap dijalankan di Mitra Raya 2 akan tidak segan segan akan melakukan perlawanan dengan berbagai upaya apapun agar apa PT JPK dan pihak pengelola segera membatalkan dan mencabut beberapa kabel pos parkir
“Kami warga RW 04 tidak segan segan akan melakukan perlawanan dengan berbagai upaya apapun agar apa PT JPK dan pihak pengelola segera membatalkan dan mencabut beberapa kabel pos parkir,”ucap Gusrizal
Gusrizal menambahkan, usaha penolakan rencana pembuatan secure tersebut warga RW 04 telah mencoba melakukan komunikasi kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), Dnas Penanamam Modal, Dinas Perhubungan dan PT Jaya Putra Kundur (PT JPK) namun tidak ada satupun pegawainya dikantor
“ Karena Teddy dan Johanis sebagai Direktur PT JPK dan karyawannya tidak pernah muncul makanya kami melayangkan surat ke DPRD Batam dan sudah diterima di Komisi I DPRD Batam tapi hingga saat mau serah jabatan malah tidak digelar RDP,” tutup Gusrizal. (*)
