 |
| Kondisi air laut menjadi keruh dampak Tersus yang dilakukan penambang. (Foto: Jiprizal) |
LINGGA | ESNews - Hal yang biasa didalam kehidupan ini, jika terjadi kesalahan didalam satu keluarga, pasti yang disalahkan itu seorang ayah atau suami, demikian juga kalau pada suatu daerah, kemerosotan dari sisi mana saja, yang disalahkan juga pasti Kepala Daerahnya, ya sama juga di provinsi Kepulauan Riau ini, akibat kenakalan pengusaha tambang di Lingga yang melaksanakan kegiatan loading pasir hasil tambang mereka di pelabuhan tikus, tepatnya kegiatan mereka itu menggunakan Tersus abal-abal, tidak jelas status perizinannya, mana kondisi Tersus nya tidak tertata baik, berserak dimana-mana, dapat dikatakan asal jadi saja, yang menyebabkan tingkat polusi air laut sangat tinggi, nelayan dibikin susah oleh tingkah pengusaha nakal itu, lalu pertanyaan nya "Siapa yang salah dalam hal ini?".
Ya siapa lagi kalau bukan pihak yang berwenang memberikan perizinan, jika urusan tambang pasir itu urusan Pemerintahan Provinsi, ya yang berdosa itu ya jelas Gubernurnya, karena Bapak Gubernur Kepri ini tidak ada kiat untuk menyetop kegiatan yang merusak itu, belum lagi keadilan akhirat, seperti apa menjawab pertanyaan di sana kelak?
Atau Gubernur Kepri ini memang sengaja seperti tidak menggubris setiap informasi yang disampaikan rekan wartawan?, atau memang tidak mau tahu atas penderitaan masyarakat nelayan pesisir yang saat ini sudah mulai meneteskan air mata, karena imbas polusi air yang ditimbulkan oleh kegiatan loading pasir di Tersus itu, atau memang sengaja pura-pura tidak tau?
Lalu seperti apa pengawasan Dinas terkait atas kegiatan yang berlangsung ini, diketahui bahwa yang berwenang atas usaha tersebut, ada Dinas Pertambangan dan Energi, ada Dinas LHK, ada Dinas PMPTSP, bahkan ada juga keterlibatan Dinas PU tentang ketetapan Tata Ruang, yang tentunya semua terlibat atas kegiatan ilegal itu, atau apakah sudah tidak punya kemampuan lagi untuk melaksanakan tugasnya oleh sebab-sebab tertentu, atau sudah terkontaminasi dengan hal-hal tertentu?
Akhirnya banyak sekali timbul pertanyaan yang bermacam - macam nadanya, semoga pertanyaan kami ini bisa terjawab dengan apa yang nantinya akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terhormat.
Untuk Bapak Gubernur ketahui, saat ini di daerah yang berdampak atas kegiatan itu, hasil tangkapan masyarakat nelayan pesisir di daerah berdampak sangat terganggu, bahkan tidak jarang ketika melaut, tidak satu ekor pun ikan yang mereka dapatkan untuk dibawa pulang, jangankan untuk dijual, bahkan untuk dibikin lauk makan keluarga saja nihil, ikan tidak mau makan umpan pancing mereka, jaring-jaring mereka lebih banyak lumpurnya ketimbang ikannya, bahkan dikarenakan lumpur yang menempel dijaring itu, ikan jadi enggan melanggar jaring nelayan, bubu - bubu ikan yang mereka labuhkan disisi terumbu karang, isinya hanya lumut yang berlumpur, ikan hanya bayangan mimpi saja, ujung-ujung penghasilan nelayan hanya berupa lumpur yang mengotori jaring dan bubu nya, untuk ini mohonlah pemimpin negeri ini sedikit saja punya hati untuk memperhatikan kesusahan nelayan kecil itu, pedulilah sedikit dengan penderitaan rakyat Bapak itu, jangan hanya investor itu saja yang diberi keleluasaan, tapi berikan jugalah keleluasaan berusaha untuk menghidupi keluarga bagi nelayan kecil di daerah pesisir itu, mohon perhatiannya Bapak Gubernur.
Itu kenyataannya Pak, untuk itu wahai Bapak Gubernur, melalui pesan ujung pena ini, dan hanya ini wewenang kami sebagai wartawan, hanya memiliki tugas menyampaikan informasi, dari itu kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau, mohon direspon informasi yang kami sampaikan ini, atau apakah Bapak Gubernur Kepri memang sudah tidak Pro Rakyat kecil lagi? terima kasih.
Rilis: Suryadi Hamzah
Berita: Jiprizal
