 |
| Kantor Kepala Desa Pulau Medang, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga. (Foto: Jiprizal) |
LINGGA | ESNEWS - Kebijakan Arbain selaku Kades Pulau Medang, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, menuai segudang tanggapan miring dari masyarakatnya.
Sebagian besar masyarakat menilai bahwa, apa saja yang dilakukan Kades dalam melaksanakan konsep pembangunan Desa terkesan tidak transparan dan syarat nepotisme.
Sebagaimana yang dikisahkan beberapa warga Desa Pulau Medang dihadapan awak media ini beberapa hari yang lalu.
Salah seorang warga Desa Pulau Medang yang berinisial AS dengan tegas menyebut "Kami sebagai masyarakat memang sangat kesal menyaksikan sikap Kades dalam melaksanakan konsep pembangunan di Desa Pulau Medang ini, sepertinya banyak kejanggalannya, tidak transparan dan terkesan banyak permainannya" pungkas AS mengawali pendapatnya, Rabu (6/3/24) lalu.
Dikatakan AS lagi "Banyak betul kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Kades Arbain itu, jika nak kami sebutkan satu persatu, banyak sekali kerja Kades itu yang tidak menyenangkan".
"Diantaranya, sampai saat ini, Boat Ambulan Desa (AMDES) yang katanya sudah dianggarkan pada tahun 2023 yang lalu, dengan anggaran lumayan, yaitu mencapai 150 juta, belum juga ada wujudnya sama sekali sampai saat ini, bebernya.
"Belum lagi mengenai anggaran budidaya terepang dan bantuan bibit kerapu yang diberikan kepada dua kelompok kerambah ikan yang masing-masing 110 ekor bibit itu, kami nilai tidak transparan dan terkesan Mark Up, tidak masuk akal, bayangkan anggarannya saja melebihi angka 90 juta rupiah".
"Ada lagi bantuan kawat bubu yang katanya dari Pemda Lingga untuk masyarakat nelayan desa Pulau Medang, yang diberikan kawat bubu itu saja sepertinya ada praktek tebang pilih, dan yang lebih kami kesalkan lagi, masih ada lebih kurang 40 gulung lagi kawat bubu itu disimpan Kades dirumahnya, belum diserahkan kepada masyarakat, kenapa kades bersikap begitu, kesalnya.
"Belum lagi tentang program Bansos berupa bantuan beras dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat yang diserahkan pada bulan februari 2024 baru-baru tadi, kami menilai banyak penerima manfaat beras Bansos itu kurang tepat sasaran dan bayangkan saja, yang dapat beras itu ada dari unsur perangkat dan kelembagaan desa dan pengurus RT/RW, bahkan orang yang belum berkeluarga alias masih bujang (jomblo), juga diberikan bantuan beras Bansos tersebut, sementara banyak masyarakat miskin lainnya yang tidak dapat, jelas hal ini agak mengherankan, apa penyebabnya kamipun heran".
"Yang jelas banyak lagilah problem di Desa kami itu, jika mau kami ceritakan sangat banyak, bukan ini saja kebijakan Kades yang kami nilai sudah tidak jelas itu, sudah bertumpuk kejanggalan-kejanggalannya, dan yang lebih parah lagi, Kades belanja sendiri, dan tenaga Tim Pelaksana Desa (TPD) sepertinya hanya menonton saja, semuanya Kades yang belanja, namun yang sangat kami sesalkan, cukup lantang kami bercerita tentang hal ini, namun Camat Katang Bidare maupun pihak inspektorat Lingga, seperti menutup mata dan telinga, tidak mau merespon gejolak yang sudah kami suarakan ini, tak tau entah kenapa? yang jelas dana DD dan ADD mulus saja dari tahun ketahun, seperti tidak ada hal yang janggal".
"Kami sebagai masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Kades itu, sangat berharap pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan kroscek terhadap kinerja Kades Pulau Medang ini, kami sangat mendukung jika pihak Aparat Penegak Hukum melakukan penyelidikan atas kinerja Kades itu, biar Kades itu bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan amanah yang kami berikan, dan jika dia benar benar terbukti bersalah, biar dia bertanggung jawab dan kena sanksi hukum, kami sudah geram betul dengan sikap Arbain itu" tutur AS yang diaminkan sejumlah warga yang ada pada saat memberikan penjelasan ini.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kades yang bersangkutan.
Sumber Berita : Suryadi Hamzah/Jiprizal
