 |
| Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. (Ist) |
BATAM | ESNews - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menyampaikan sembilan catatan pada musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota Batam di Hotel Radisson, Sukajadi, Rabu (6/3/2024) pagi. Kata Nuryanto, catatan tersebut berkaitan dengan masalah pembangunan Kota Batam.
“Ada beberapa catatan umum yang perlu kami tekankan di luar pokok-pokok pikiran Dewan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Katanya, di antara catatan tersebut ada yang berkaitan dengan Pilkada Kota Batam yang akan diadakan pada bulan November tahun 2024. Terkait, dana yang dibebankan kepada pemerintah daerah, itu untuk membiayai pilkada.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu juga mengatakan pihaknya telah mencatat pertumbuhan ekonomi Batam.
"Kami juga mencatat pertumbuhan ekonomi Batam yang di atas rata-rata nasional ini, yang seharusnya disertai dengan pemerataan akses ekonomi untuk semua level sehingga sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Kita juga berharap Batam tetap menjadi daerah tujuan investasi yang memiliki kepastian dalam berusaha,” kata Cak Nur.
Nuryanto juga menekankan masalah pengangguran yang masih tinggi, yang mencapai 8,14% dari total angkatan kerja, atau 641.605 orang, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dia menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan tenaga kerja harus ada agar investasi yang masuk dapat mengurangi pengangguran secara signifikan.
"Dalam hal perlunya penguatan UMKM, pemerintah harus lebih serius mengingat DPRD telah menginisiasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Perda ini menjadi legacy DPRD periode 2019-2024 yang diharapkan dapat membangkitkan pelaku UMKM di daerah," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kompleksitas masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir menjadi perhatian lanjutan Cak Nur. Dia meminta Pemko Batam untuk memperhatikan amanat Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir dengan lebih serius.
Kemudian terkait dengan masalah mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, Cak Nur meminta Pemko Batam untuk lebih berhati-hati dalam mengelola potensi pajak karena banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Menurut Cak Nur, musrenbang yang dilakukan pada hari itu, akan menjadi yang terakhir bagi anggota DPRD Batam periode 2019-2024 dan juga Walikota Batam, yang masa jabatannya berakhir tahun ini.
Untuk itu, Cak Nur menekankan bahwa rencana kerja yang baik untuk tahun 2025 harus disetujui sehingga hasilnya akan menunjukkan seberapa besar program pembangunan tahun 2025 akan bermanfaat bagi masyarakat.
Masih kata Nuryanto, musrenbang saat itu terasa istimewa karena musrenbang tersebut adalah yang terakhir dari anggota DPRD untuk periode 2019-2024.
Dia juga menekankan bahwa musrenbang yang dilakukan itu, sebisa mungkin harus menghasilkan rencana kerja tahun 2025 yang baik, sehingga sebagai wakil rakyat dapat dikenang oleh masyarakat.
"Kita sebagai wakil rakyat yang sudah maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga akhir masa pengabdian, dapat dikenang masyarakat," tutup Nuryanto.
Pada kegiatan musrenbang ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Batam hadir begitu juga seluruh unsur forkopimda, anggota DPRD, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, BP Batam dan perwakilan dari Pemprov dan DPRD Kepri. (*)
“Ada beberapa catatan umum yang perlu kami tekankan di luar pokok-pokok pikiran Dewan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Katanya, di antara catatan tersebut ada yang berkaitan dengan Pilkada Kota Batam yang akan diadakan pada bulan November tahun 2024. Terkait, dana yang dibebankan kepada pemerintah daerah, itu untuk membiayai pilkada.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu juga mengatakan pihaknya telah mencatat pertumbuhan ekonomi Batam.
"Kami juga mencatat pertumbuhan ekonomi Batam yang di atas rata-rata nasional ini, yang seharusnya disertai dengan pemerataan akses ekonomi untuk semua level sehingga sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Kita juga berharap Batam tetap menjadi daerah tujuan investasi yang memiliki kepastian dalam berusaha,” kata Cak Nur.
Nuryanto juga menekankan masalah pengangguran yang masih tinggi, yang mencapai 8,14% dari total angkatan kerja, atau 641.605 orang, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dia menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan tenaga kerja harus ada agar investasi yang masuk dapat mengurangi pengangguran secara signifikan.
"Dalam hal perlunya penguatan UMKM, pemerintah harus lebih serius mengingat DPRD telah menginisiasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Perda ini menjadi legacy DPRD periode 2019-2024 yang diharapkan dapat membangkitkan pelaku UMKM di daerah," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kompleksitas masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir menjadi perhatian lanjutan Cak Nur. Dia meminta Pemko Batam untuk memperhatikan amanat Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir dengan lebih serius.
Kemudian terkait dengan masalah mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, Cak Nur meminta Pemko Batam untuk lebih berhati-hati dalam mengelola potensi pajak karena banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Menurut Cak Nur, musrenbang yang dilakukan pada hari itu, akan menjadi yang terakhir bagi anggota DPRD Batam periode 2019-2024 dan juga Walikota Batam, yang masa jabatannya berakhir tahun ini.
Untuk itu, Cak Nur menekankan bahwa rencana kerja yang baik untuk tahun 2025 harus disetujui sehingga hasilnya akan menunjukkan seberapa besar program pembangunan tahun 2025 akan bermanfaat bagi masyarakat.
Masih kata Nuryanto, musrenbang saat itu terasa istimewa karena musrenbang tersebut adalah yang terakhir dari anggota DPRD untuk periode 2019-2024.
Dia juga menekankan bahwa musrenbang yang dilakukan itu, sebisa mungkin harus menghasilkan rencana kerja tahun 2025 yang baik, sehingga sebagai wakil rakyat dapat dikenang oleh masyarakat.
"Kita sebagai wakil rakyat yang sudah maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga akhir masa pengabdian, dapat dikenang masyarakat," tutup Nuryanto.
Pada kegiatan musrenbang ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Batam hadir begitu juga seluruh unsur forkopimda, anggota DPRD, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, BP Batam dan perwakilan dari Pemprov dan DPRD Kepri. (*)
