 |
| Dokumentasi saat Kimat awal dilantik Bupati Lingga menjadi Camat Katang Bidare diaula Kantor Bupati Kabupaten Lingga, di Daik Lingga pada Selasa (24/1/23). |
LINGGA | ESNews - Belajar dan melihat dari berbagai persoalan yang terjadi di badan tubuh sejumlah / sebagian Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang terindikasi telah banyak terjadi manipulasi data terhadap penggunaan DD/ADD, memancing beberapa warga desa tertentu di Kecamatan Katang Bidare perpendapat (red), agar Camat Katang Bidare sebagai fungsi pembinaan terhadap Pemerintah desa untuk lebih selektif lagi dalam menilai serta memberikan kerjasamanya dalam proses kelancaran penggunaan DD/ADD didesa-desa yang ada, ini bentuk pemikiran yang lahir dari hati sebagian warga, mereka ini tergolong juga sebagai warga yang agak kritis, keberadaan mereka jangan juga dipandang sebelah mata saja.
Berikut penilaian mereka, ada kejadian seperti atau semisalnya sebagai mana yang diungkapkan salah seorang sumber berinisial AS "Terus terang saya katakan, selain desa kami ini (Desa PM), menurut saya masih ada desa-desa yang terkesan main sulap yang menggunakan mantera (Bimsalabim Abra Kadabra), kami juga menilai sikap Kades tidak transparan dengan kami warga desa ini" terang AS hari ini, Senin pagi (18/3/24).
Pernyataan saudara AS yang diaminkan juga oleh sejumlah warga masyarakat desa, mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh saudara AS itu, dan mereka menambahkan lagi dengan keterangan bahwa, mereka menilai dan terkesan laporan dan keberadaan fisik yang dibangun atau yang diadakan banyak tidak singkron dilapangan, sementara menurut mereka, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bupati sudah dilaporkan siap 100% dan sempurna, namun kenyataan dilapangan masih saja menyisakan Pekerjaan Rumah yang belum selesai, laporan SPJ sudah siap 100%, namun rill dilapangan, fisiknya belum muncul, belum ada ujudnya, atau fisiknya tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan ada juga dinilai agak sedikit Mark Up, entah siapa yang salah? Kami tidak tau, dan terhadap fisik yang belum nampak ujudnya, entah dimana rimbanya? yang lebih tegasnya lagi Tidak Tau alamat dan nasibnya (Buram), demikian kesimpulan dari statemen mereka dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Desa mereka.
Kejadian seperti ini, tentunya kepada Camat Katang Bidare diharapkan masyarakat, agar untuk kedepannya ini, Camat jangan mudah percaya dengan laporan atau Berita Acara yang disampaikan setiap desa itu, diharapkan Camat dapat untuk memperifikasi kebenaran dilapangan, karena hal ini menyangkut kinerja masing-masing pihak, diharapkan dengan melakukan prefikasi, tidak ada lagi lahir celah untuk merekayasa atau memanipulasi data pembangunan desa, itu harapan warga masyarakat.
Untuk itu, sebagian warga yang merasa ada kesan tidak baik terhadap kinerja Kades didesa mereka, kepada awak media ini meminta, agar dapat mempublikasikan serta menyampaikan kepada Camat Katang Bidare, agar bisa lebih selektif dalam memberikan pembinaan serta dalam melancarkan proses penggunaan DD/ADD didesa-desa yang ada, harapan warga, bila perlu terhadap anggaran pemberdayaan masyarakat, termasuk bidang penguatan ketahanan pangan dan sebagainya, anggaran pembangunan fisik serta lain-lainnya, agar lebih bisa dikaji ulang, biar lebih transparan dan akuntabel.
Saudara AS menambahkan lagi "Kepada rekan media, tolonglah bantu kami untuk perpanjangan lidah kami ini, sampaikanlah kepada mereka itu, dalam tanda kutip Pemerintah desa ini, sampaikanlah kepada kami dan kita semua tentang sebuah kebenaran, bicaralah yang transparan, jangan kami dibohongi"
"Terus terang saja, kami memang agak sangat kesal melihat kinerja Pemerintah desa kami itu, dan tentunya kepada Bapak Kimat Camat Katang Bidare, kami berharap semoga lebih selektif dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Kades, bila perlu jika ada anggaran yang terkesan tidak jelas, atau masih ada SPJ dan keberadaan fisik pembangunan tahun sebelumnya yang belum rampung, ya diharapkan kepada Bapak Camat agar melakukan kajian ulang terhadap usulan anggaran pembangunan pada tahun ini, namun demikian kami juga sadar, kami tidak arogan, namun untuk anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat dan kelembagaan desa lainnya, tolong dinomor satukan, itu saja yang dulu diutamakan, karena anggaran tersebut rill dan jelas, dan terhadap anggaran lain seperti pagu DD maupun ADD, ya dicek dululah, jika pekerjaan tahun lalu saja belum selesai, ya jangan pula disusul dengan tahun ini, sementara SPJ tahun lalu itu sudah siap 100%, sudah disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD, jadi untuk ini tolonglah didengar aspirasi kami ini, jangan sampai kami sebok" demikian pungkas AS berharap yang diaminkan juga oleh rekan-rekan yang hadir saat itu.
Rilis: Suryadi Hamzah
Berita: Jiprizal
