 |
| Bus angkutan pegawai Pemkab Tapanuli Selatan butuh perhatian kepala daerah. (Foto: Rin) |
TAPSEL | ESNews - Anggaran di dinas perhubungan sangat minim, butuh perhatian kepala daerah untuk kelancaran beroperasi.
Demikian disampaikan kadis Perhubungan Ilham idihan melalui sekretaris dinas perhubungan Tapsel Ali Akbar Tanjung, Ali Akbar.
Ia menjelaskan, bahwa Rp 5 juta per bulan untuk perawatan 1 unit bus dan kendaraan patwal. "Sedangkan biaya operasional saya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) hanya Rp2 juta, jadi semuanya anggaran didishub ini sangat minim," ucapnya.
Sementara bus angkutan pegawai Dikabupaten Tapsel sebanyak 6 unit, biaya operasionalnya hanya Rp 5 juta perbulan. "Jadi kita sangat membutuhkan perhatian dari pimpinan agar anggaran tersebut bisa ditambah," jelasnya.
"Belum lagi kalau pihak kepolisian dan dan TNI meminjam kendaraan bus keluar kota tidak pernah ada perhatian baik kepada supir maupun ke dinas perhubungan, selalu meminta gratis. Jadi hal ini menjadi buah simala kama bagi kita selaku PPTK," kata Ali Akbar.
Menurutnya lagi, untuk perawatan mobil selain pembelian BBM (Solar) juga harus ganti oli, filter serta Ban luar dan ban dalam sebanyak 6 ban paling lama 1 kali dalam 6 bulan dengan harga ban Rp1.850.000 per satu unit ban. Sebanyak 36 ban untuk 6 bus ditambah ban mobil Patroli kepala daerah. Ungkapnya.
Disisi lain, sejumlah pegawai kantor bupati Tapsel ketika dikonfirmasi mengaku membayar Rp 10.000,- per orang / hari kerja kemudian barang bekas yang merupakan hasil dari penggantian kepada yang baru tidak diketahui.
Salah seorang anggota DPRD Tapsel Armen Sanusi dalam pemaparannya saat musrembang kecamatan bahwa Puluhan Milyar dana APBD Tapsel menjadi Silva karena diduga tidak bisa membelanjakannya secara efesien kata Sumber. (Rin)
Demikian disampaikan kadis Perhubungan Ilham idihan melalui sekretaris dinas perhubungan Tapsel Ali Akbar Tanjung, Ali Akbar.
Ia menjelaskan, bahwa Rp 5 juta per bulan untuk perawatan 1 unit bus dan kendaraan patwal. "Sedangkan biaya operasional saya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) hanya Rp2 juta, jadi semuanya anggaran didishub ini sangat minim," ucapnya.
Sementara bus angkutan pegawai Dikabupaten Tapsel sebanyak 6 unit, biaya operasionalnya hanya Rp 5 juta perbulan. "Jadi kita sangat membutuhkan perhatian dari pimpinan agar anggaran tersebut bisa ditambah," jelasnya.
"Belum lagi kalau pihak kepolisian dan dan TNI meminjam kendaraan bus keluar kota tidak pernah ada perhatian baik kepada supir maupun ke dinas perhubungan, selalu meminta gratis. Jadi hal ini menjadi buah simala kama bagi kita selaku PPTK," kata Ali Akbar.
Menurutnya lagi, untuk perawatan mobil selain pembelian BBM (Solar) juga harus ganti oli, filter serta Ban luar dan ban dalam sebanyak 6 ban paling lama 1 kali dalam 6 bulan dengan harga ban Rp1.850.000 per satu unit ban. Sebanyak 36 ban untuk 6 bus ditambah ban mobil Patroli kepala daerah. Ungkapnya.
Disisi lain, sejumlah pegawai kantor bupati Tapsel ketika dikonfirmasi mengaku membayar Rp 10.000,- per orang / hari kerja kemudian barang bekas yang merupakan hasil dari penggantian kepada yang baru tidak diketahui.
Salah seorang anggota DPRD Tapsel Armen Sanusi dalam pemaparannya saat musrembang kecamatan bahwa Puluhan Milyar dana APBD Tapsel menjadi Silva karena diduga tidak bisa membelanjakannya secara efesien kata Sumber. (Rin)
