 |
| Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid (tengah) hadir sebagai narasumber dalam diskusi bincang santai seputar politik perempuan yang digelar oleh KPPI Kota Batam). (Foto: Faisal/ExpossidikNews) |
BATAM | ESNews - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Poliitik Indonesia (KPPI) Kota Batam melaksanakan kegiatan bincang-bincang santai seputar politik perempuan bertajuk Diskusi Kedai Kopi.
Kegiatan tersebut dikemas secara sederhana namun tetap hikmad yang dilaksanakan di Coffee Mooi KDA Batam Center (Depan Uniba) pada, Sabtu, (17/9/2022) sore.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, Anggota Komisi IV DPRD Batam, Nina Mellanie, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam Riama Manurung, Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Desman dan Kabid Kesbangpol Batam, Nurdaman Huri.
Selain itu, hadir juga Ketua DPC KPPI Kota Batam, Ernawati didampingi Sekretaris, Herlina dan Bendahara, Ade Sulistyani Ruslan serta seluruh pengurus KPPI kota Batam lainnya.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan diskusi Kedai Kopi seputar politik perempuan di kota Batam.
Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis di parlemen. Karenanya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi proporsi perempuan 30 persen di parlemen.
"Parlemen harus diisi 30 persen kaum perempuan, dan kami atas nama Pemerintah Kota Batam mendukungnya," ujar Jefridin usai kegiatan.
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait mengenai anggaran, proses penganggaran oleh pemerintah kota sudah berjalan dan juga sudah disahkan oleh DPRD kota Batam. Dan, saat ini prosesnya sedang dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Kepri.
"KPPI Batam kan baru terbentuk. Maka, satu-satunya cara dalam waktu dekat yakni Rancangan Perubahan tahun 2023. Mudah-mudahan bisa di dapat," imbuhnya
Senada, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam Riama Manurung menyambut baik hadirnya KPPI di Batam. Dikatakannya, kuota 30 persen kaum perempuan itu bukan hanya sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan saja, namun harus direalisasikan.
Dikatakannya, Kesbangpol sebagai OPD yang membawahi politik dalam negeri juga telah ikut berperan untuk mensosialisasikan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.
"Sudah sejak setahun ini kami terus sosialisasikan kepada perempuan, organisasi perempuan dan Kaukus Perempuan Poliitik Indonesia baik yang ada di mainland maupun di hinterland. Tujuannya supaya kaum perempuan melek politik," tegasnya.
"Secara kelembagaan saya support hadirnya KPPI di Batam, dan secara pribadi saya sangat mensupportnya karena saya juga perempuan," ucapnya lagi.
Mengenai Tema yang diusung dalam kegiatan ini yaitu Penganggaran dalam rangka Peningkatan Kapasitas Perempuan menghadapi Pemilu 2024, dengan lugas Riama menyampaikan, kalau di Kesbangpol bantuan untuk partai politik itu ada dan sangat jelas hitungannya yakni persuara.
Lanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 78 sudah sangat jelas mengatur tentang bantuan untuk partai politik. Namun, di Undang-Undang itu tidak dijelaskan dan tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, yang penting disebutkan bantuan untuk partai politik.
"Dengan begitu, kaum perempuan pandai-pandailah di partainya. Kenapa, karena anggaran bantuan hibah partai politik itu 60 persennya untuk pendidikan partai politik," jelasnya.
Masih menurut Riama, jika KPPI hendak membuat suatu kegiatan silahkan ajukan ke Kesbangpol, sepanjang syarat dan ketentuan harus dipenuhi.
"Jadi, kalau berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak ada masalah, kita akan fasilitasi. Sepanjang keuangan pemerintah daerah mencukupi. Karena dana hibah kan bukan belanja wajib," sebutnya.
Kedepan, pihaknya berharap kepada KPPI Batam agar mempunyai kegiatan-kegiatan yang nyata, yang langsung menyasar kepada kaum perempuan sampai menuju ke tahun 2024. Hingga hari Pemilu, kaum perempuan siap bertarung dan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki.
"Pada 2024 mendatang, wujud dari kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat oleh KPPI ini, adanya perempuan-perempuan yang duduk di parlemen sebagai anggota DPRD Batam," harapnya.
Di lokasi yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Batam, Nina Mellanie sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh KPPI Kota Batam. Dikatakannya, sebagai anggota legislatif dari kaum perempuan, dia sangat mendukung dilaksanakannya kegiatan bincang-bincang politik untuk kaum perempuan.
"Salud. Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan diskusi bincang politik untuk kaum perempuan ini," ucapnya usai kegiatan.
Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai seorang anggota DPRD Batam dari kaum perempuan, terkait dengan penganggaran bisa melalu jalur Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. KPPI Batam harus mampu membangun komunikasi dengan anggota dewan sebelum penganggaran APBD Murni disahkan.
"Pengurus KPPI Batam jangan terlambat untuk mengusulkan sebelum APBD Murni diketok. Nanti saya bersama dengan tiga anggota dewan dari kaum perempuan lainnya akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkannya di parlemen," imbuhnya.
Sementara, Ketua DPC KPPI Kota Batam, Ernawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah baik Pemko Batam dan juga DPRD Batam yang telah memberikan supportnya kepada KPPI Batam.
Dia mengatakan, kegiatan kali ini merupakan kegiatan perdana yangvdilaksanakan oleh Bidang Media dan Kampanye Publik KPPI Batam setelah resmi dilantik beberapa waktu yang lalu.
"Ini merupakan kegiatan perdana KPPI Batam usai dilantik beberapa waktu lalu," ucap Erna setelah kegiatan.
Dia mengatakan, kegiatan ini nantinya tidak hanya membahas seputar politik perempuan saja, namun akan lebih luas lagi membahas seputar permasalahan yang terjadi di masyarakat.
"Kedepan kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini berpindah-pindah. Tidak hanya di satu kecamatan saja melainkan di seluruh kecamatan yang ada di kota Batam," imbuhnya.
Masih menurut politisi perempuan dari Partai PDI Perjuangan kota Batam menambahkan, KPPI Batam hadir untuk memberikan edukasi, pendampingan dan penyadaran terhadap kaum perempuan, minimal tidak golput pada saat pelaksanaan Pemilu di 2024 mendatang.
"Mudah-mudahan dengan hadirnya KPPI Batam ini bisa menjadi wadah bagi perempuan itu sendiri, untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan kaum perempuan itu sendiri," imbuhnya.
Kemudian, pihaknya menargetkan pada Pemilu 2024 mendatang keterwakilan perempuan di legislatif bisa bertambah jumlahnya dari yang ada saat ini. Hal itu dikarenakan, pada saat pencalegan dan verifikasi parpol di KPU nanti harus mencapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan.
"Untuk mencapai pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun, kami akan tetap optimis, dengan hadirnya KPPI Batam ini keterwakilan perempuan di parlemen nanti minimal mencapai sembilan irang sampai dengan lima belas orang anggota legislatif dari kaum perempuan," ucap Erna optimis.
Senada dengan Erna, Wakil Ketua VI Bidang Media dan Kampanye Publik, Sri Ayu Lirawanti menambahkan sudah saatnya kaum perempuan bangkit dan bersama-sama dengan kaum laki-laki memberikan karya-karya terbaik untuk kemajuan kota Batam yang kita cintai ini.
Dikatakannya, perempuan sekarang harus berani menyuarakan apa yang menjadi keinginan dari perempuan itu sendiri. Dalam berpolitik, perempuan tidak boleh setengah-setengah atau hanya menjadi pelengkap saja.
"Perempuan yang sudah tergabung di KPPI Batam ini bukan hanya sekedar nama saja, namun kita harus bisa membuktikan kalau perempuan juga bisa," pungkasnya. (Fay)
